Straw Hat | 13 Aug 2026

Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai

Menindaklanjuti Surat dari Kecamatan Selopuro nomor : B/330/322/409.51/2026 tanggal 12 Agustus 2026 perihal Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) Tahun 2026, maka mengharap dengan hormat bantuan Saudara untuk menghadirkan 5 ( lima ) Orang terdiri dari 4 ( empat ) Orang pedagang rokok dan 1 ( satu ) Orang tokoh masyarakat, untuk hadir pada :

Hari, Tanggal       : Kamis, 13 Agustus 2026 : 08.00 WIB – selesai

Waktu Tempat     : Kantor Kecamatan Selopuro

Acara                  : Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai

Catatan                : Membawa fotocopy KTP

Demikian atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.

 

Rokok ilegal adalah rokok yang diedarkan tanpa membayar pajak atau cukai resmi kepada negara. Ciri utamanya meliputi rokok polos tanpa pita cukai, serta penggunaan pita cukai palsu, bekas, atau salah peruntukan. Pelanggaran ini diancam hukuman penjara 1 hingga 5 tahun dan denda hingga miliaran rupiah berdasarkan UU Cukai.

Ciri-Ciri Rokok Ilegal

• Tanpa pita cukai (polos): Kemasan rokok tidak dipasangi pita cukai sama sekali.

• Pita cukai palsu: Pita cukai dicetak sendiri, tidak resmi, dan tidak memiliki hologram atau kode pengaman yang valid.

• Pita cukai bekas: Pita cukai yang dipakai ulang terlihat kusut, robek, atau rusak bekas pemakaian sebelumnya.

• Salah peruntukan: Jenis atau jumlah batang rokok pada kemasan tidak cocok dengan data yang tercantum di pita cukai.

• Salah personalisasi: Kode atau nama perusahaan pada pita cukai tidak sesuai dengan pabrik rokok yang memproduksi

Hukum dan Sanksi Pelanggaran Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995):

• Pasal 54: Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan rokok tanpa pita cukai dipidana penjara 1 sampai 5 tahun dan/atau denda 2 hingga 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

• Pasal 56: Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memakai, menjual, atau menyediakan barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana diancam pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.